Pontianak, InfoKalimantan – Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat kini lowong, setelah ditinggal dr Harrison, M.Kes, pasca resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat oleh Gubernur Sutarmidji Jum’at kemarin.
Kendati demikian, Gubernur Sutarmidji dan jajaran sudah mempersiapkan pengganti pejabat yang akan menggantikan posisi dr. Harrison, melalui mekanisme Job Fit, untuk menentukan siapa yang layak untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya.
“Pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat hasil Job Fit akan dilaksanakan pada bulan ini juga. Mengingat, jabatan ini memang sangat penting dan vital dibutuhkan, terutama dalam penanganan Covid 19 khususnya Omicron,” ujarnya Jum’at (14/01/2022).
Gubernur Sutarmidji menambahkan, selain Job Fit untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, pihaknya juga telah menyiapkan Open Bidding kepada enam jabatan Eselon II atau setara jabatan pimpinan tinggi pratama lainya yang masih lowong seperti Kadis PU, Kepala Biro, dan Wakil Direktur Rumah Sakit dr. Soedarso.
“Kita juga akan lakukan Open Bidding untuk enam jabatan eselon dua yang kosong untu kepala dinas PU, biro-biro dan Wakil Direktur Rumah Sakit. Bulan ini, Kadis Kesehatan dilantik, karena penting,” tandasnya.
Lebih lanjut Sutarmidji menekankan, kepada Sekda Provinsi Kalimantan Barat dr. Harrison agar memperbaiki tata kelola pemerintahan dan serapan anggaran Pemprov Kalbar, sesuai aturan yang ada.
Sementara itu, dimintai tanggapannya Sekda Provinsi Kalimantan Barat dr. Harrison mengungkapkan, sudah seharusnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya percepatan serapan anggaran itu dilakukan sesuai aturan yang ada.
“Sudah ada aturannya, kita ikuti aturannya, begitu juga dengan penyerapan anggaran. Pak gubernur kan tadi juga tadi sudah berpesan, bahwa uang tidak boleh ditahan-tahan di kas daerah harus cepat diserap,” jelasnya.
Selain itu mengenai, sorotan keras kalangan DPRD Provinsi Kalbar yang menilai masih banyak lelang yang baru dilaksanakan menjelang akhir tahun dan berakibat memperlambat serapan anggaran, Harrison menuturkan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi apa saja yang menjadi faktor lambannya proses lelang tersebut.
“Pak gubernur sudah menekankan kepada seluruh perangkat daerah untuk lelang itu sudah dilakukan pada akhir 2021, dan kita akan lakukan evaluasi dan melihat bagaimana kita sudah atau belum melaksanakan lelang untuk tahun 2022 ini,” pungkasnya.
