Pontianak, InfoKalimantan – Pemerintah daerah Kalimantan Barat tidak terlalu mendikte masyarakat terhadap ekonomi Syariah tetapi rata-rata seiring kebutuhan masyarakat sudah mulai menggeliat.
Apalagi dari semua himpunan Bank Negara atau Himbara kesemuanya sudah ada Syariahnya, artinya dari jumlah penduduk di Indonesia dengan penduduk muslim sekitar 86%, maka ekonomi syariah memang harus digerakkan.
Ungkapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan seusai membuka Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat atau Gebyar Kalbar 2023 di Aula Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Selasa (14/3/2023).
Oleh karenanya Ria Norsan sangat mendukung keterlibatan pesantren menjadi satu diantara penggerak ekonomi di Kalimantan Barat. Bahkan Pemerintah daerah termasuk melakukan pembinaan terhadap pondok-pondok pesantren yang ada di Kalbar dengan memberikan stimulan melalui dana APBD untuk mengembangkan Pondok pesantren, termasuk kerjasama dengan masjid-masjid yang ada guna mendorong ekonomi Syariah.
“Kaitannya dengan Pondok pesantren dan masjid-masjid itu tentu nyambung sekali, karena dari sertifikat halalnya, jadi saya selaku dewan masjid, rekening kami sudah ke Bank Syariah semua, jadi kita jelaskan Mudharabah atau bagi hasilnya jelas, jadi sekarang tinggal pilih, yang mau Syariah silahkan, yang mau Konvensiaonal silahkan. Apalagi tidak hanya umat muslim yang bertransaksi secara Syariah, Non Muslim juga sudah banyak sekarang,” ujarnya.
Menyinggung tentang sertifikat halal, berdasarkan informasi program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Kanwil Kementerian Agama, untuk Kalimantan Barat sebanyak 39 ribu sertifikat halal gratis.
“Sangat tepat sasaran utama sertifikat halal ini adalah UMKM-UMKM yang ada dan program ini dibuka hingga tahun depan,” tandasnya.
