Mempawah, Infokalimantan – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah tertinggi se Kalimantan Barat (Kalbar). Hal tersebut dinyatakan Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aula Bupati Mempawah, Selasa (22/4/2025).
“Pertumbuhan ekonomi Kalbar pada 2024 mencapai 4,90 persen, didorong oleh sektor perdagangan yang tumbuh signifikan. Kabupaten Mempawah termasuk yang berkontribusi besar terhadap capaian ini,” ujar Norsan.
Namun demikian, dirinya menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah.
“Saat ini, IPM Kalbar berada di posisi ke-30 secara nasional. Ini menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Gubernur Norsan juga menyambut baik permintaan Bupati Erlina terkait peningkatan infrastruktur PDAM dan berkomitmen untuk mendukungnya melalui program provinsi yang relevan.
Sementara itu, Bupati Mempawah, Dr. (Cand) Hj. Erlina, SH., M.H., menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.
“RPJMD ini merupakan acuan utama pembangunan lima tahunan, dan RKPD menjadi dasar penyusunan APBD tahunan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Mempawah yang kita cintai,” ujarnya.
Erlina juga menekankan bahwa penyusunan RPJMD dan RKPD mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan tujuan untuk menajamkan, menyelaraskan, dan menyepakati visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta menyelaraskannya dengan RPJP nasional dan RPJMN.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Mempawah saat ini menghadapi empat isu strategis, yaitu Kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur, Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam, Risiko bencana yang tinggi dan Ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah.
Di hadapan Gubernur Kalbar, Erlina juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan mendesak akan peningkatan pelayanan air bersih melalui PDAM.
“Kami mohon perhatian Bapak Gubernur, karena selama ini keluhan masyarakat terkait air bersih selalu menjadi sorotan. Saat air keruh, Bupati yang disalahkan. Tapi kalau air bersih, tidak ada yang memuji,” pungkasnya.(red)
