Pontianak, InfoKalimantan – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten II Sekda Prov Kalbar), Drs. Junaidi, M.M., didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Mahmuda, M.M., dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Herri, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Realisasi Penyerapan APBD yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (8/12/2021).
Asisten II Sekda Prov Kalbar menjelaskan bahwa Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI ingin mengetahui serapan anggaran termasuk target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemprov Kalbar dinilai cukup baik.
“Namun, kita masih tetap optimis. Walaupun realisasi anggaran Kalbar per tanggal 7 Desember 2021 baru mencapai 72,35%. Mudah-mudahan dalam satu minggu ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Prov Kalbar bisa mempercepat progres realisasi belanjanya. Kemudian, dari aspek pendapatan, Pemprov Kalbar baru mencapai 85,60% dan kita tetap optimis mudah-mudahan bisa mencapai 95% sampai akhir tahun anggaran. Kemendagri RI berharap agar serapan anggaran bisa mencapai 72%-90%. Pemprov Kalbar akan menggenjot Tim TAPD untuk membantu OPD dalam Realisasi Belanja Anggarannya,” jelas Drs. Junaidi, M.M.
Laporan Realisasi Anggaran akan disampaikan melalui sistem kepada Kemendagri RI setiap hari Kamis.
“Untuk mempercepat Realisasi Penyerapan Anggaran, Gubernur Kalimantan Barat sangat gencar dan detail dalam melakukan koordinasi dengan TAPD, BAKD, dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalbar, untuk memacu OPD mempercepat penyerapan anggaran,” ungkap Asisten II Sekda Prov Kalbar.
Kemudian, pandemi Covid-19 dan bencana banjir di beberapa wilayah di Kalbar juga mempengaruhi percepatan realisasi anggaran. Dimana fokus kinerja pemerintah daerah menjadi terbagi dalam hal penanggulangan kedua bencana tersebut.
“Gubernur Kalbar tetap melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan, baik dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya aspek pendapatan dan belanja daerah, melalui BAPENDA, BAPPEDA dan BKAD. Hal tersebut tetap dilakukan meskipun Gubernur Kalbar sudah dua kali berkantor di Kabupaten Sintang, ” tutup Asisten II Sekda Prov Kalbar.
