Pontianak, InfoKalimantan – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKDP) Provinsi Kalbar Tahun 2023 menegaskan, jelang akhir masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Ria Norsan per September 2023 mendatang, beberapa capaian pelayanan publik di sektor pemerintahan, sudah cukup memadai. Dengan demikian, kedepan sarana dan prasarana di sektor ini tidak akan lagi diprioritaskan.
Kemudian pembangunan yang hampir tuntas dikerjakan, sarana prasana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang Kesehatan. Dimana, pembangunan RSUD dr. Soedarso dinilai gubernur sudah sangat memadai.
“RSUD dr. Soedarso nanti ada tambahan 275 bed, ada 2 gedung 6 lantai, ada 14 ruang operasi. Jadi, orang tidak perlu lagi tunggu antrean operasi sampai 3 bulan, ketika sudah di operasionalkan bisa langsung operasi,” kata Gubernur Sutarmidji, Kamis (07/04/2022).
Selain itu, Sutarmidji menjelaskan, fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan infrastruktur.
Oleh karena itu, Sutarmidji menegaskan bahwa pembangunan gedung SMA/SMK unggulan baru tetap menjadi prioritas Pemprov Kalbar tahun 2023 mendatang. Hal ini untuk meningkatkan IPM sekaligus untuk meningkatkan harapan belajar dan rata-rata lama sekolah.
“Termasuk meningkatkan kualitas penduduk angkatan kerja melalui sertifikasi keahlian dengan fasilitas gedung yang telah selesai kita bangun dan bisa digunakan untuk pelatihan dan workshop untuk memenuhi kebutuhan SDM di Kalbar,” imbuhnya.
Untuk itu, dirinya mengajak para Bupati dan Wali Kota untuk betul-betul memperhatikan IPM, termasuk juga mengenai data. Sejatinya, kata Sutarmidji, para kepala daerah sebetulnya bisa bersinergi dengan Badan Pusat Statistik di masing-masing daerah untuk memvalidasi data.
“Saya tidak yakin dengan angka tampilan daerah yang ada saat ini, saya yakin ada masalah pada data-data kita. Ketika menjabat sebagai Wali Kota dulu, saya fokus memperbaiki data, karena data yang valid perlu jadi perhatian,” tukasnya.
“Dalam menyusun anggaran, juga harus berdasarkan indikator-indikator yang mungkin menjadi titik tumpu untuk percepatan angka IPM,” kata Sutarmidji.
Dirinya juga berpesan kepada para kepala daerah di Kalbar bahwa dalam membangun bukan untuk gagah-gagahan. Namun menyelesaikan apa yang menjadi indikator dari satu capaian.
“Setiap kita menyusun anggaran dengan indikator yang dibutuhkan maka capaian dari indikator tersebut akan lebih baik,” pungkas Sutarmidji.
