Pontianak, Infokalimantan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Kami sudah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Pemerintah Pusat, termasuk menyiapkan lahan seluas lebih dari enam hektare yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya. Intinya, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah mengusulkan satu Sekolah Rakyat jenjang SMA kepada Pemerintah Pusat,” kata Kepala Disdikbud Kalbar Rita Hastarita, di Pontianak, baru-baru ini.
Rita menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat akan didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Saat ini, Pemprov Kalbar sedang menyusun proposal serta melengkapi berbagai dokumen pendukung yang menjadi syarat utama pengajuan.
“Intinya, kami harus memastikan bahwa lahan yang disiapkan sudah berstatus clean and clear. Selain itu, kami juga tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif lainnya yang diminta oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Sekolah Rakyat merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai solusi pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Pemerintah Daerah.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep modern yang tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga fasilitas asrama dan ekosistem digital guna menunjang kualitas pendidikan yang merata dan inklusif.
“Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dengan keterbatasan ekonomi. Harapannya, dengan dukungan fasilitas lengkap, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan,” tuturnya.
Dengan kesiapan administrasi dan lahan yang telah disediakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari komitmen memajukan sektor pendidikan dan menekan angka kemiskinan di daerah.(red)
